Forester: Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja IUPHHK-HTI

IUPHHK-HTI

Sejarah

Perencanaan hutan industri dimulai sejak pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1952, dibentuk Panitia Kertas berdasarkan surat keputusan Kepala Jawatan Kehutanan No.2232/XII tanggal 11 Februari 1952.

Panitia ini bertugas mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembuatan kertas, mempelajari proses percepatan pembangunan industri kertas di Indonesia, dan memberi penerangan kepada swasta terkait hal tersebut.

Berdasarkan paparan dalam mision paper Panitia Kertas, disimpulkan bahwa hasil hutan kayu berpotensi sebagai bahan baku industri perkayuan, selain untuk industri kertas.

Atas pertimbangan tersebut berdasarkan SK Kepala Jawatan Kehutan No. 9653/KD/XII/3 tanggal 27 Juli 1953 dibentuk Panitia Perancang Hutan Industri (PPHI). Sampai dengan tahun 1957 susunan panitia ini terus berkembang sesuai kebutuhan.

Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 dialokasikan biaya ekiar Rp 300 juta untuk pembangunan hutan industri.

Berdasarkan laporan tahun 1958, PPHI merencanakan pembangunan hutan industri di Jawa dan Madura seluas lebih dari 20.000 Ha. Sedangkan di luar Jawa di rencanakan hutan industri seluas kurang lebih 33.000 Ha yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat. Persentase terbesar di Sumatera sekitar 16.000 Ha, disusul Kalimantan seluas kurang lebih 12.000 Ha.

Sekitar 16 jenis kayu akan diusahakan, termasuk bambu. Di luar Jawa bahkan jenis yang dipolakan untuk hutan industri mencapai 28 jenis.

Pemerintah saat ini memproyeksikan sejumlah industri yang membutuhkan kayu sebagai bahan baku, antara lain industri pulp dan kertas, pensil, peti dan alat pembungkus lain, serta industri penyamak kulit.

Dasar Hukum

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) diatur dalam peraturan sebagai berikut :

a. Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-undang No.19 Tahun 2004;

b. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo PP No.3 Tahun 2008;

c. Peraturan Menteri Kehutanan No.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian IUPHHK-HA jo Permenhut No.P.11/Menhut-II/2008.

Tata Cara Permohonan

Sesuai dengan Peraturan Menhut No.P.19/Menhut-II/2007 jo P.11/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja IUPHHK-HTI, yang berhak mengajukan permohonan IUPHHK-HTI adalah :